BREAKING NEWS

Selasa, 15 Maret 2016

Mentawaikita.com : KLHK Dorong Hutan Adat di Mentawai dan Tanah Datar

MENTAWAI - Kabupaten Mentawai dan Tanah Datar menjadi dua daerah yang akan didorong mengimplementasikan hutan adat dalam skema perhutanan sosial di Sumatera Barat.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sangat mendorong penyusunan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA), jelas Dirjen PSKL KLHK yang diwakili Kasubdit Pemetaan dan Konflik KLHK, Ratnasari dalam pertemuan Komunikasi Multipihak Dalam Rangka Proses Pendampingan Pengakuan Hutan Adat di Sumbar yang diselenggarakan KLHK, Dinas Kehutanan Sumbar dan UNDP, Selasa 15 Maret 2016.
"KLHK siap melakukan pendampingan, fasilitasi dan bimbingan teknis dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) dengan hak-haknya sebagai perwujudan nawa cita Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan negara melindungi segenab bangsa dan membangun Indonesia dari pinggiran.," kata Ratna.
Pemerintah telah mencadangkan 17 juta hektar areal perhutanan sosial di Indonesia, 3,603 juta hektar diantaranya untuk hutan adat khusus untuk wilayah adat yang berada di dalam kawasan hutan dan bebas izin. Sementara 13,46 juta untuk skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan.
Ada tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum penetapan hutan adat, yaitu adanya keberadaan masyarakat hokum adat (MHA) yang dikukuhkan oleh peraturan daerah dan peta wilayah adat yang disahkan kepala daerah; areal yang diajukan harus berupa hutan dan adanya surat pernyataan dari MHA untuk penetapan areal menjadi hutan adat.
"Karena itu Perda PPMHA sangat penting sebagai tiket menuju penetapan hutan adat, disinilah peran penting Pemda dan DPRD karena tanggung jawab penyusunan perda berada di tangan Pemda dan DPRD. Tanpa pengakuan MHA melalui perda, MHA tidak bisa memperoleh hutan hak sebagai hutan hak," jelas Ratna.
Hingga saat ini, KLHK sedang memproses penetapan hutan adat di 6 lokasi yaitu hutan adat Serampas, di Merangin, Jambi seluas 130 hektar, hutan adat Bukit Sembahyang di Kerinci, Jambi seluas 39,04 hektar, hutan adat Bukit Tinggai di Kerinci Jambi seluas 41,27 hektar, hutan adat Tigo Lurah Permenti yang Berenam di Kerinci seluas 152 hektar, hutan adat Tigo Lurah Kemantan di Kerinci seluas 426 hektar dan hutan adat Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan seluas 313,99 hektar.
Sementara Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Hendri Oktavia dalam kesempatan sama menyatakan, paradigm pengelolaan kehutanan sudah berubah dengan meningkatnya peran serta masyarakat.
"Perhutanan sosial melalui skema HKM, HD, HTR dan Hutan Adat mendorong peran serta masyarakat mengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata Hendri.
(Ocha)

Share this:

1 komentar :

 
Back To Top
Distributed By www.surafm.com | Designed By OddThemes